Telaah kebijakan pemerintah tentang pertambangan dan percepatan kendaraan listrik

Abstract

Latar Belakang: Isu pemanasan global disikapi dengan berbagai cara oleh setiap negara, dengan tujuan utama adalah menurunkan tingkat emisi gas ke udara yang kemudian dapat mempengaruhi temperatur dunia. Penelitian ini disusun untuk mengkaji langkah Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Metode: Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan desk study. Temuan: Hasil kajian menyimpulkan bahwa terdapat paling tidak 2 (dua) kebijakan penting yang terkait dengan langkah Pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat emisi ke udara, yaitu Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2023 yang memberikan kemudahan bagi para produsen otomotif yang mengembangkan sepeda motor dan kendaraan listrik di Indonesia. Kebijakan ini dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari kemudahan berinvestasi yang dicita-citakan melalui UU Cipta Kerja, termasuk investasi di bidang pertambangan dan pengolahan mineral nikel. Nikel adalah salah satu bahan baku utama untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Kesimpulan: Kajian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan kedua cita-cita peraturan tersebut. Di hulu, pada kegiatan pertambangan, sampai saat percepatan proses perizinan masih banyak kendala baik secara teknis maupun administrasi. Sedangkan di hilir, infrastruktur untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik masih terbatas atau kurang memadai, seperti stasiun pengisian baterai (SPB) yang masih jarang dijumpai di jalan raya atau area parkir umum.