Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik responsif gender
DOI:
https://doi.org/10.61511/jgedsic.v1i1.2023.170Keywords:
good governance, kepuasan masyarakat, pelayanan publik, transparasiAbstract
Pelayanan publik sebagaimana dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berbagai kebijakan yang diluncurkan pemerintah untuk tetap memberikan layanan prima kepada masyarakat terus dilakukan. Metode penelitian penelitian deskriptif kualitatif, Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustakan yaitu data yang diperlukan dikumpulkan dari berbagai publikasi atau dokumen yang relevan yang dapat dijadikan sebagai referensi data. Guna untuk mencegah kegiatan mal administrasi, dilakukan dengan deteksi dini dengan 8 tema antara lain : Komunikasi dan Informatika, Kebencanaan dan Kedaruratan, Perbankan, pertambangan, agraria, energi, ketenagakerjaan, kelompok rentan dan difabel dan tahapan perlakuan pelaksanaan saran kepada penyelenggara pelayanan public. Langkah lain adalah Penjaminan mutu yang meliputi kegiatan layanan pemeriksaan aduan pengawasan pelayanan publik, penjaminan mutu penyelesaian laporan masyarakat, penjaminan mutu pencegahan maladministrasi. Inovasi pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi secara (online) menjadi cara penyelenggaraan pelayanan publik tetap dapat berjalan efektif.
References
Administrasi, J. M. Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. 7, 78–91 (2022).
Duarmas, D., Rumapea, P. & Rompas, W. Y. Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Darmanerus Duarmas. (1999).
Ibrahim, M. A., Pangkey, M., & Dengo, S. Pelayanan Publik Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Camat Kema Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Administrasi Publik, 7(108). Partisipasi Masy. Pada Pencegahan Penaggulangan Virus Corona Di Kelurahan Teling Atas Kec. Wanea Kotamanado Vii, 43–52 (2021).
Indonesia, R. Presiden republik indonesia. 1999, (2010).
Kedua, P. & Negara, T. L. Mengingat : (2015).
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Modul Pelayanan Publik untuk Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kader PNS. J. Chem. Inf. Model. 53, 1689–1699 (2016).
Lembaran, T., Lembaran, T. & Republik, N. LEMBARAN NEGARA. 2012, (2012).
Maryam, N. S. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. J. Ilmu Polit. dan Komun. VI, 1–18 (2016).
Pemerintahan, A., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M. & Indonesia, P. R. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang pemerintahan. (2014).
Prasojo, E. Reformasi Kepegawaian Indonesia: Sebuah Review. Krit. dan Rekom. Artik. non Publ. disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI 4, (2010).
Publik, P. & Daerah, O. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik dalam Era Otonomi Daerah Dini Rizki Fitriani Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Subang. III, 324–330 (2017).
Riggs, D. W. Qualitative Research in Clinical and Health Psychology. Qual. Res. Clin. Heal. Psychol. (2015) doi:10.1007/978-1-137-29105-9.
Sukardi & Teori, L. Good Governance sebagai upaya memenuhin janji reformasi. 13–23 (2000).
Taufik, T. & Warsono, H. Birokrasi baru untuk new normal: tinjauan model perubahan birokrasi dalam pelayanan publik di era Covid-19. Dialogue J. Ilmu Adm. … 2, 1–18 (2020).
Triwulan, L. & Ri, O. Laporan Tri Wulan 1 Ombudsman Tahun 2022. Lap. tri wulan 1 (2022).
Undang-Undang Nomor 9. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Undang. Nomor 9 6 (2015).
